Anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sementara perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang menyangkut perempuan dan anak. Salah satunya dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan menggelar pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Perkawinan Anak. Kegiatan berlangsung di Aula Yuda Lalana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis (3/9/2026).
Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai persoalan perempuan dan anak dapat dicegah sejak dini serta ditangani secara tepat ketika terjadi di tengah masyarakat. Tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, upaya yang dilakukan juga diarahkan pada penguatan pencegahan, perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak perempuan serta anak.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai pihak menyatukan pemahaman dan memperkuat peran masing-masing dalam menghadapi persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang, keselamatan, serta masa depan anak. Hal ini penting mengingat perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian serta tindakan yang konsisten, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Bagian Hukum, serta Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat langkah bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan koordinasi yang semakin kuat, setiap potensi kekerasan maupun persoalan yang melibatkan perempuan dan anak diharapkan dapat dikenali lebih awal dan ditindaklanjuti secara tepat.